Cari Artikel & Sitasi

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.

Tinjauan komprehensif atas penafsiran Pasal 18B UUD 1945 selama dua dekade.

Dr. M. Yusuf Eko Nahuddin, S.H., M.H.

Analisis sistematis terhadap 38 putusan Mahkamah Konstitusi yang menyentuh hukum adat selama dua dekade pertama eksistensinya.

Yusuf Andika, S.H., M.H.

Refleksi praktisi atas penerapan keadilan restoratif berbasis hukum adat Buton.

Dr. Sarah Johnson, Dr. Marwa Nasir, S.H., M.H.

Studi banding tata kelola hukum cagar biosfer di Wakatobi, Bunaken, dan Raja Ampat.

Dr. Fauzul Andim, S.H., M.H., Marwa Nasir, S.H., M.H.

Studi atas implikasi hukum kebijakan hilirisasi nikel terhadap masyarakat lingkar tambang di Konawe dan Morowali.

Prof. Dr. Hj. Andi Hijriani, S.H., M.H., Dr. La Ode Bariun, S.H., M.H.

Artikel ini meneliti praktik kontemporer Kalosara — lingkaran rotan sakral masyarakat Tolaki — sebagai instrumen resolusi konflik yang berdialog dengan hukum positif. Berdasarkan etnografi 47 kasus di Kabupaten Konawe selama 2018–2024, kami mengidentifikasi tiga pola integrasi: (1) Kalosara sebagai forum pra-litigasi yang diakui pengadilan, (2) Kalosara sebagai sanksi paralel pasca-putusan pidana, dan (3) Kalosara sebagai instrumen rekonsiliasi pasca-konflik agraria. Temuan menunjukkan bahwa Kalosara bukan sekadar artefak budaya tetapi sistem normatif aktif yang mengisi celah keadilan substantif. Kami berargumen bahwa pengakuan formal Kalosara dalam sistem peradilan akan memperkuat — bukan melemahkan — supremasi hukum di Sulawesi Tenggara.

Prof. Cameron Neylon

Forum singkat tentang viabilitas Diamond OA untuk jurnal hukum di Asia Tenggara.