Catatan KPU Sultra: Putusan PHPU 2024 dan Pelajarannya
Prof. Dr. Hj. Andi Hijriani, S.H., M.H.
Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Sulawesi Tenggara periode 2024 menyajikan beberapa pelajaran penting.
Pertama, kompleksitas alat bukti administratif. MK menerima sebagian permohonan ketika terdapat bukti pelanggaran sistematis di tingkat KPPS, namun menolak ketika dalil hanya bersifat sumir.
Kedua, peran Bawaslu sebagai pintu pertama. Penanganan Bawaslu yang lambat di beberapa daerah membuat pemohon mengalihkan beban ke MK.
Ketiga, rekomendasi reformasi: penguatan rekam jejak digital, pelatihan KPPS yang lebih intensif, dan harmonisasi waktu antara Bawaslu dan PHPU.